Antrean BBM Masih Terjadi, Aswar Rasmin Dorong Pemkot Makassar Kurangi Mobilitas Pegawai

KITASULSEL–MAKASSAR – Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Makassar, Aswar Rasmin, mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mengambil langkah strategis untuk mengurangi mobilitas masyarakat di tengah antrean bahan bakar minyak (BBM) yang masih terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Salah satu opsi yang dinilai dapat dipertimbangkan ialah mengurangi mobilitas pegawai Pemkot Makassar untuk sementara waktu, terutama jika kondisi antrean BBM belum sepenuhnya normal.

Menurut Aswar, kebijakan tersebut dapat menjadi salah satu upaya untuk menekan kepadatan kendaraan di SPBU sekaligus membantu mempercepat pemulihan kondisi distribusi BBM di Kota Makassar.

Hal itu disampaikan legislator dua periode tersebut saat ditemui di Kantor Sayap DPRD Makassar, Minggu (13/9/2026).

Aswar menegaskan, penerapan kebijakan pengurangan mobilitas tidak harus ditentukan secara kaku dalam jangka waktu tertentu. Pemerintah dapat melakukan evaluasi secara berkala dengan mempertimbangkan perkembangan situasi di lapangan.

“Ini tidak serta-merta harus langsung seminggu. Kita akan melihat. Kalau insyaallah hari Selasa atau Rabu kondisinya sudah lebih baik, ya sudah, kita langsung masuk dan kembali seperti biasa,” kata Aswar.

Ia menjelaskan, fleksibilitas dalam penerapan kebijakan diperlukan agar langkah yang diambil pemerintah tetap sesuai dengan kondisi terkini. Apabila antrean BBM mulai terkendali, aktivitas pegawai dapat kembali berjalan normal tanpa harus menunggu berakhirnya periode kebijakan yang telah ditetapkan.

Menurutnya, pengurangan mobilitas sementara merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan Pemkot Makassar untuk membantu mengurangi penumpukan kendaraan, khususnya di sekitar SPBU yang mengalami antrean panjang.

“Ini salah satu cara dari pihak Pemerintah Kota dengan kebijakan yang bisa kita pakai atau kita ambil untuk memastikan penumpukan di SPBU dalam rangka pengisian bahan bakar bisa kita minimalisir,” ujarnya.

Pelayanan Publik Harus Tetap Berjalan

Meski mendorong adanya pengurangan mobilitas pegawai, Aswar menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh mengganggu pelayanan publik kepada masyarakat.

Ia menilai, sejumlah layanan pemerintahan tetap harus beroperasi agar kebutuhan dasar masyarakat tidak terhambat akibat penyesuaian aktivitas pegawai.

Karena itu, Pemkot Makassar perlu mempertimbangkan jenis pekerjaan dan karakteristik pelayanan sebelum menerapkan kebijakan pengurangan mobilitas.

Pelayanan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, menurutnya, harus tetap berjalan sebagaimana mestinya.

“Untuk layanan publik tetap jalan. Tetap dong. Kalau itu tidak ada liburnya, layanan publik di Kota Makassar ini tidak ada liburnya,” tegasnya.

Aswar berharap, pemerintah dapat mengatur pelaksanaan kebijakan secara proporsional, sehingga upaya mengurangi mobilitas tidak mengorbankan kualitas pelayanan kepada warga.

Ia juga menilai koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) diperlukan agar penyesuaian aktivitas pegawai dapat berjalan efektif tanpa menghambat tugas pemerintahan.

Antrean BBM Mulai Landai di Sejumlah SPBU

Di tengah persoalan antrean BBM yang dikeluhkan masyarakat, Aswar mengaku mulai melihat adanya perkembangan positif di sejumlah SPBU di Kota Makassar.

Ia menyebut, antrean kendaraan di beberapa lokasi terlihat lebih landai dibandingkan kondisi sebelumnya. Bahkan, dirinya menerima laporan dari masyarakat berupa video yang memperlihatkan waktu pengisian BBM relatif singkat.

“Saya lihat tadi beberapa sudah landai antreannya. Bahkan ada masyarakat yang mengirim video, dia masuk pukul 15.01, pukul 15.09 sudah keluar. Artinya tidak sampai 10 menit,” ungkapnya.

Menurut Aswar, laporan tersebut menjadi salah satu indikasi bahwa pelayanan BBM di sejumlah lokasi mulai membaik. Meski demikian, ia berharap kondisi tersebut terus dipantau agar perbaikan tidak hanya terjadi di lokasi tertentu, tetapi dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.

Ia juga mengapresiasi keterlibatan pemerintah pusat dan berbagai instansi dalam menangani persoalan antrean BBM.

Menurutnya, penanganan masalah tersebut membutuhkan koordinasi dan kerja sama berbagai pihak, mengingat dampaknya tidak hanya dirasakan pengguna kendaraan, tetapi juga masyarakat yang aktivitas sehari-harinya bergantung pada ketersediaan bahan bakar.

Antrean panjang di SPBU berpotensi menghambat mobilitas warga, mengganggu aktivitas pekerjaan, serta meningkatkan waktu dan biaya perjalanan.

Karena itu, Aswar menilai persoalan distribusi BBM perlu segera ditangani agar tidak berlarut-larut dan berdampak lebih luas terhadap aktivitas perekonomian masyarakat.

“Pemerintah ini serius untuk memperbaiki. Tidak ada yang kita mau kondisi ini berlarut-larut. Kita mau seluruh elemen bersama-sama cepat menyelesaikan persoalan ini,” katanya.

Dorong Percepatan Normalisasi Distribusi BBM

Lebih lanjut, Aswar berharap seluruh upaya yang dilakukan pemerintah bersama pihak terkait dapat mempercepat normalisasi distribusi BBM di Kota Makassar.

Ia menilai, langkah penanganan perlu dilakukan secara terpadu, baik melalui pembenahan distribusi maupun pengaturan mobilitas apabila kondisi di lapangan masih membutuhkan intervensi.

Di sisi lain, masyarakat juga diharapkan dapat mengikuti informasi resmi mengenai kondisi pasokan dan pelayanan BBM agar aktivitas sehari-hari dapat direncanakan dengan lebih baik.

Bagi Aswar, prioritas utama saat ini ialah memastikan antrean panjang di SPBU dapat segera teratasi sehingga masyarakat tidak lagi menghabiskan waktu terlalu lama untuk mendapatkan bahan bakar.

Ia menegaskan, Pemkot Makassar bersama seluruh pihak terkait perlu memaksimalkan langkah penanganan sesuai kewenangan masing-masing.

“Kita akan maksimalkan supaya tidak lagi terjadi antrean-antrean panjang di SPBU,” pungkasnya.

Dorongan tersebut menjadi bagian dari upaya mencari solusi atas persoalan antrean BBM di Makassar. Apabila diterapkan dengan evaluasi berkala dan tetap menjaga operasional layanan publik, pengurangan mobilitas pegawai dapat menjadi salah satu opsi pendukung sembari menunggu kondisi distribusi BBM kembali normal.