Pemkab Luwu Timur Serahkan Empat Ranperda ke DPRD, Bahas Sampah hingga Pajak Daerah

KITASULSEL–LUWUTIMUR – Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menyerahkan empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) kepada DPRD Luwu Timur untuk dibahas lebih lanjut. Penyerahan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Penyerahan empat Ranperda dilakukan langsung oleh Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, kepada Ketua DPRD Luwu Timur, Ober Datte, dalam Rapat Paripurna DPRD di Ruang Paripurna DPRD, Malili, Senin (12/10/2026).

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Luwu Timur, Hj. Puspawati Husler, Wakil Ketua DPRD Hj. Harisah Suharjo, anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Adapun empat Ranperda yang diserahkan untuk dibahas bersama DPRD, yakni Ranperda tentang Pengelolaan Sampah di Daerah; Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; Ranperda tentang Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan; serta Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam sambutannya, Bupati Irwan Bachri Syam menegaskan bahwa pembentukan maupun perubahan peraturan daerah merupakan bagian dari langkah berkelanjutan untuk memperkuat fondasi hukum penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Luwu Timur.

Menurutnya, keempat Ranperda tersebut memiliki cakupan strategis karena menyentuh berbagai aspek penting dalam tata kelola pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Mulai dari perlindungan lingkungan hidup, pengelolaan aset daerah, keselamatan masyarakat, hingga penguatan kapasitas fiskal daerah.

“Keempat Ranperda ini memiliki ruang lingkup yang berbeda, tetapi pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama, yakni memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memberikan kepastian hukum, serta mendorong pembangunan Kabupaten Luwu Timur yang berkelanjutan,” jelas Bupati Irwan.

Ia menambahkan, penyusunan regulasi daerah yang berkualitas membutuhkan keterlibatan dan sinergi antara pemerintah daerah dengan DPRD. Karena itu, pembahasan setiap Ranperda harus dilakukan secara konstruktif dengan memperhatikan aspirasi masyarakat serta memastikan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bupati Irwan juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Luwu Timur atas komitmen serta kerja sama yang selama ini terjalin dengan pemerintah daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

“Melalui sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD, mari kita terus menyatukan pemikiran dan langkah untuk mewujudkan Kabupaten Luwu Timur yang maju dan sejahtera,” tambahnya.

Selain agenda penyerahan empat Ranperda, rapat paripurna tersebut juga membahas pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, sekaligus pembentukan panitia khusus (pansus).

Pendapat akhir fraksi disampaikan secara bergantian oleh perwakilan masing-masing fraksi. Mereka di antaranya Erni Malape dari Fraksi NasDem, Sarkawi Hamid dari Fraksi GPR, Ambrosius Boroallo dari Fraksi PDIP, Wahidin Wahid dari Fraksi Golkar, serta Nurchalis Azis dari Fraksi PAN.

Melalui rangkaian agenda paripurna tersebut, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur bersama DPRD terus melanjutkan proses pembahasan sejumlah regulasi daerah. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan, memberikan kepastian hukum, serta memastikan kebijakan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan dan kepentingan masyarakat.