Connect with us

Provinsi Sulawesi Selatan

Sekda Sulsel Pimpin Upacara HUT BMKG ke-79, Tegaskan Pentingnya Kolaborasi Mitigasi Bencana

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan Hari Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (HMKG) ke-79 di Kantor Balai Besar BMKG Wilayah IV Makassar, Selasa (21/7/2026). Momentum tersebut menjadi pengingat pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di Sulawesi Selatan.

Upacara yang mengusung tema “BMKG Hebat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur” dihadiri Kepala Balai Besar BMKG Wilayah IV Makassar Nasrol Adil, Kepala Pelaksana BPBD Sulsel, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel, Kepala Stasiun Klimatologi Sulsel, Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Hasanuddin, Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Makassar, serta Kepala Stasiun Geofisika Gowa.

Kehadiran unsur pemerintah daerah dan instansi teknis tersebut mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat koordinasi menghadapi berbagai potensi bencana hidrometeorologi di Sulawesi Selatan.

Dalam kesempatan itu, Jufri Rahman membacakan sambutan Gubernur Sulawesi Selatan yang menyampaikan ucapan selamat Hari Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ke-79 kepada seluruh insan BMKG, khususnya keluarga besar Balai Besar BMKG Wilayah IV Makassar.

BACA JUGA  Buka Sosialisasi Permendagri 15 Tahun 2024, Sekda Jufri Rahman Harap Jadi Solusi Perbedaan Penyusunan APBD

“Semoga momentum ini semakin memperkuat komitmen kita dalam memberikan pelayanan informasi yang cepat, akurat, terpercaya, dan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Jufri.

Dalam sambutan tersebut dijelaskan bahwa karakteristik geografis Sulawesi Selatan yang terdiri atas kawasan pegunungan, dataran rendah, pesisir, hingga kepulauan menjadikan provinsi ini rentan terhadap berbagai ancaman bencana, seperti banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, kekeringan, gelombang tinggi, hingga gempa bumi.

Karena itu, peran BMKG dinilai semakin strategis di tengah tantangan perubahan iklim yang semakin nyata. Selain menyediakan informasi cuaca, BMKG juga menjadi bagian penting dalam sistem perlindungan masyarakat, pengurangan risiko bencana, ketahanan pangan, keselamatan transportasi, pengelolaan sumber daya alam, hingga perencanaan pembangunan.

Bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika menjadi salah satu referensi utama dalam mendukung pengambilan kebijakan di berbagai sektor yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Jufri juga menegaskan bahwa informasi dan peringatan dini yang dikeluarkan BMKG selama ini menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun langkah mitigasi bersama BPBD, pemerintah kabupaten/kota, aparat keamanan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

BACA JUGA  Gubernur Sulsel Lepas Peserta Mudik Lebaran 2026 Jalur Laut di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar

“Sinergi yang selama ini terjalin antara BMKG dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan patut kita syukuri dan terus diperkuat. Melalui kolaborasi yang baik, informasi cuaca ekstrem, potensi bencana hidrometeorologi, serta berbagai peringatan dini dapat disebarluaskan secara cepat sehingga masyarakat memiliki waktu untuk melakukan langkah antisipasi,” katanya.

Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari BMKG, BNPB, BPBD, Basarnas, TNI, Polri, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, media massa, dunia usaha, hingga masyarakat untuk terus memperkuat kolaborasi dalam membangun sistem mitigasi bencana yang semakin efektif.

“Kita harus memastikan setiap informasi yang diterbitkan BMKG dapat diterima dengan cepat, dipahami dengan benar, dan ditindaklanjuti secara tepat,” ujarnya.

Menurutnya, peringatan Hari Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ke-79 menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam membangun Sulawesi Selatan yang tangguh terhadap bencana, adaptif terhadap perubahan iklim, serta mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi demi kesejahteraan masyarakat.

BACA JUGA  Wagub Sulsel Kunjungi Sentra Tenun Lipa Sabbe Sidrap, Dorong Pelestarian dan Daya Saing Produk Lokal

“Bencana memang tidak dapat kita cegah, tetapi dengan ilmu pengetahuan, teknologi, kolaborasi, dan sistem peringatan dini yang andal, kita dapat mengurangi risiko, menyelamatkan lebih banyak jiwa, dan membangun Sulawesi Selatan yang semakin tangguh,” tegasnya.

Usai mengikuti upacara, Jufri Rahman meninjau Network Operation Center (NOC) Balai Besar BMKG Wilayah IV Makassar. Dalam kesempatan itu, Kepala Balai Besar BMKG Wilayah IV Nasrol Adil memaparkan berbagai sistem pemantauan yang dimiliki BMKG, di antaranya Indonesian Weather Information for Shipping (INA-WIS), sistem prediksi curah hujan, pemantauan aktivitas kegempaan, serta layanan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang mendukung upaya mitigasi bencana dan keselamatan masyarakat.

Peninjauan tersebut menunjukkan kesiapan sistem informasi BMKG dalam mendukung pengambilan keputusan pemerintah serta meningkatkan perlindungan masyarakat Sulawesi Selatan dari berbagai potensi bencana melalui pemanfaatan teknologi dan sistem peringatan dini yang andal.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Selatan

Pemprov Sulsel Percepat Modernisasi Pertanian, Target PM-AAS 91.340 Hektare untuk Dukung Swasembada Pangan

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus memperkuat langkah menuju modernisasi sektor pertanian melalui Program Pertanian Modern Advance Agriculture System (PM-AAS). Program ini diharapkan menjadi motor penggerak peningkatan produktivitas padi sekaligus mendukung target swasembada pangan nasional.

Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Program PM-AAS di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Senin (20/7/2026).

Dalam sambutannya, Jufri mengapresiasi pelaksanaan rakor sebagai upaya memperkuat strategi peningkatan produksi padi melalui sistem pertanian yang lebih modern, efisien, dan berkelanjutan.

Menurutnya, sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Sulawesi Selatan menjadikan sektor pertanian sebagai prioritas pembangunan daerah. Karena itu, sinergi seluruh pemangku kepentingan harus terus diperkuat agar pertanian mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden RI.

BACA JUGA  Gubernur Sulsel Lepas Peserta Mudik Lebaran 2026 Jalur Laut di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar

“Program PM-AAS merupakan langkah strategis untuk mentransformasi sistem pertanian dari pola konvensional menuju pertanian modern berbasis mekanisasi guna meningkatkan efisiensi usaha tani,” kata Jufri.

Ia berharap kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh pertanian, akademisi, dan petani semakin solid sehingga mampu meningkatkan produktivitas padi sekaligus memperkuat posisi Sulawesi Selatan sebagai salah satu penyangga utama ketahanan pangan nasional.

Jufri mengungkapkan, Sulawesi Selatan mendapat target pengembangan PM-AAS seluas 91.340 hektare yang harus direalisasikan sepanjang 2026 sebagai bagian dari target nasional.

“Saya optimistis target tersebut dapat dicapai apabila seluruh pihak bergerak bersama, saling mendukung, dan bekerja secara terintegrasi,” ujarnya.

Untuk mendukung target tersebut, produksi padi Sulawesi Selatan juga diproyeksikan mengalami peningkatan signifikan. Berdasarkan data Kerangka Sampel Area (KSA) Kementerian Pertanian bersama Badan Pusat Statistik (BPS) per Mei 2026, produksi padi periode Januari–Agustus 2026 diperkirakan mencapai 3.553.551 ton gabah kering giling (GKG) dengan luas panen 699.142 hektare.

BACA JUGA  Buka Sosialisasi Permendagri 15 Tahun 2024, Sekda Jufri Rahman Harap Jadi Solusi Perbedaan Penyusunan APBD

Sementara hingga akhir 2026, produksi padi diproyeksikan meningkat menjadi 6.129.050 ton GKG dengan luas panen mencapai 1.181.388 hektare.

Di sisi lain, realisasi Luas Tambah Tanam (LTT) padi periode Januari–Juli 2026 berdasarkan data SIPDPS harian kabupaten/kota per 19 Juli 2026 telah mencapai sekitar 831.278 hektare.

Jufri menegaskan, keberhasilan implementasi PM-AAS sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur irigasi, ketersediaan sarana produksi, serta pendampingan teknis yang berkelanjutan. Ketersediaan benih unggul, pupuk, alat dan mesin pertanian, hingga dukungan pembiayaan juga menjadi faktor penting dalam menunjang keberhasilan program tersebut.

Sebagai tindak lanjut hasil rakor, ia meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan segera mempercepat identifikasi lahan, menyiapkan lokasi kick off, serta menggerakkan kelompok tani sesuai target yang telah ditetapkan di masing-masing daerah.

BACA JUGA  Wagub Sulsel Dukung Perluasan Akses Keuangan melalui Program TPAKD

Selain itu, Jufri menekankan pentingnya peran Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Selatan sebagai koordinator penerapan modernisasi pertanian melalui penguatan sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPS, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Dinas PUPR, penyuluh pertanian, hingga kelembagaan petani.

Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mempercepat implementasi PM-AAS sehingga berjalan efektif dalam mendukung swasembada pangan yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan daya saing sektor pertanian Sulawesi Selatan.

Rakor tersebut dihadiri perwakilan Kementerian Pertanian, Aster Kodam XIV/Hasanuddin, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHBUN) Sulsel, para bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan, Kepala BRMP Sulsel, kepala dinas pertanian kabupaten/kota, penanggung jawab swasembada pangan, serta pimpinan instansi vertikal terkait.

Continue Reading

Trending