Banjir Makassar,Camat Rappocini Turun Langsung Evakuasi Warga Terdampak Banjir

Published

3 tahun ago

13 Februari 2023

Kitasulsel—Makassar—Hujan deras yang mengguyur kota Makassar sejak kemarin, membuat sejumlah pemukiman warga terendam banjir. Camat Rappocini M. Aminuddin S.Sos Map, turun langsung melakukan pemantauan diwilayanya.

Tak hanya melalukan pemantauan, Camat Rappocini M. Aminuddin di dampingi Lurah, Babinsa dan Ketua RW Melakukan Evakuasi terhadap 4 Orang warga korban banjir, di Jalan Andi Djemma Lorong 1, Banta Bantaeng.

Saya tadi memantau dan mengevakuasi warga yang rumah terendam banjir, satu atas nama Mardiana, lagi kurang sehat, pernah diopname penyakit asma dan fungsi hati tinggi,” kata M. Aminuddin.

Pemantauan ini dilaksanakan atas instruksi wali kota Makassar Danny Pomanto kepada seluruh jajarannya mulai dari Lurah, Camat dan OPD agar turun langsung memantau wilayah yang tergenang air.

“Dari tadi malam hingga pagi ini curah hujan cukup tinggi mengakibatkan genangan di beberapa titik, kami bersama lurah turun langsung pantau wilayah,”tutur Aminuddin.

Pada pemantauannya Aminuddin menyampaikan imbauan Walikota Makassar. Dalam kondisi cuaca yang kurang bersahabat agar selalu meningkatkan kewaspadaan dan selalu menjaga anak anak dengan tidak membiarkan keluar rumah pada saat hujan deras.

“Hati hatiki tetap waspada jauhi tiang listrik, waspadaki pohon tumbang dan jaga anakta,” harap Aminuddin.(*)

NEWS

Mantan Jampidsus Tak Pakai Rompi Saat Ditahan, Gerindra: Jangan Ada Perlakuan Istimewa

Published

4 jam ago

25 Juli 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Proses penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang memasuki Rumah Tahanan (Rutan) KPK tanpa mengenakan rompi maupun borgol menjadi sorotan.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, menyoroti hal tersebut dan mengingatkan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Bimantoro yang merupakan Anggota Panja Tim Pengawas Komisi III mengatakan, perhatian utama dalam penegakan hukum seharusnya bukan hanya soal atribut tahanan, tetapi bagaimana prinsip kesetaraan diterapkan secara transparan.

“Penegakan hukum tidak boleh memberikan kesan adanya perlakuan istimewa kepada siapa pun. Siapa pun yang telah berstatus tersangka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa ada standar yang berbeda dalam penanganan suatu perkara,” tegas Bimantoro.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum bergantung pada konsistensi dalam menjalankan prosedur. Karena itu, setiap proses hukum harus dilakukan secara objektif, profesional, dan tanpa diskriminasi.

“Yang paling penting adalah proses hukumnya berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel. Jangan ada perlakuan khusus yang dapat menimbulkan polemik atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” ujarnya.

Ia juga meminta seluruh aparat penegak hukum menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang.

“Sebagai negara hukum, Indonesia harus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap prosedur penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi adanya keistimewaan bagi pihak tertentu,” tambahnya.

Bimantoro menegaskan Komisi III DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penegakan hukum agar seluruh institusi penegak hukum bekerja secara profesional, akuntabel, dan menjunjung rasa keadilan.

“Jangan sampai persoalan administratif atau prosedural yang terlihat sederhana justru mencederai kepercayaan publik. Yang harus dikedepankan adalah profesionalitas, transparansi, dan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara dalam proses penegakan hukum,” pungkasnya.