Luwu Timur
Dua Wakil Luwu Timur Raih Prestasi di Ajang GTK Transformatif 2025 Sulsel, Salah Satunya Lolos ke Tingkat Nasional
Kitasulsel–LUWUTIMUR Luwu Timur kembali menorehkan prestasi gemilang di dunia pendidikan. Dua figur inspiratif dari daerah ini berhasil meraih penghargaan pada Anugerah Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Transformatif 2025 Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, sebuah ajang bergengsi yang digelar oleh Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan (BBGTK) Sulawesi Selatan.
Dua wakil Luwu Timur yang tampil membanggakan itu adalah:
Dian Aryanti Haryanto, guru TK Negeri Pembina Mangkutana — Juara 1 Kategori Guru TK Transformatif
Muh. Syawal, tenaga administrasi UPT SMP Negeri 3 Angkona — Juara 2 Kategori Tenaga Administrasi Sekolah Transformatif
Prestasi ini sekaligus mengukuhkan Luwu Timur sebagai daerah yang aktif mendorong inovasi dan transformasi pendidikan di era digital.
Seleksi Ketat Berbasis Inovasi dan Transformasi Digital
Ajang GTK Transformatif merupakan bentuk apresiasi bagi guru dan tenaga kependidikan yang mampu menciptakan terobosan dalam pembelajaran maupun layanan pendidikan. Pada tahun ini, peserta dari seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan mengikuti beberapa tahapan seleksi, mulai dari penilaian karya inovatif, wawancara, hingga presentasi di tingkat provinsi.
Dalam kompetisi tersebut, Dian Aryanti Haryanto tampil menonjol dengan inovasi pembelajaran berbasis virtual reality (VR). Inovasi ini diterapkan di TK Negeri Pembina Mangkutana untuk membantu anak-anak belajar secara lebih interaktif dan imersif.
Dengan teknologi VR, peserta didik dapat “menjelajahi” berbagai tempat dan pengalaman baru secara virtual, tanpa harus meninggalkan ruang kelas. Konsep pembelajaran yang kreatif dan futuristik itulah yang mengantarkan Dian meraih Juara 1 sekaligus menjadi wakil Provinsi Sulawesi Selatan di tingkat nasional pada ajang GTK Transformatif 2025.
Administrasi Sekolah Kian Modern Lewat Sistem SIKOLA
Sementara itu, Muh. Syawal menuai apresiasi melalui inovasi SIKOLA (Sistem Informasi Kolaboratif Sekolah). Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efektivitas layanan administrasi sekolah secara digital melalui pengelolaan data yang lebih cepat, terintegrasi, dan transparan.
SIKOLA tidak hanya mempermudah tugas administrasi, tetapi juga mendukung budaya kerja yang lebih modern dan efisien bagi tenaga kependidikan di sekolah.
Inovasi ini dinilai relevan dengan tantangan dunia pendidikan modern dan dinobatkan sebagai Juara 2 Kategori Tenaga Administrasi Sekolah Transformatif.
Ucapkan Syukur dan Dedikasikan Prestasi untuk Pendidikan Lutim
Baik Dian maupun Syawal mengaku bersyukur atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan.
“Alhamdulillah, ini hasil dari kerja keras, doa, dan dukungan semua pihak mulai dari keluarga, sekolah, hingga Dinas Pendidikan,” kata Dian dengan penuh rasa haru.
“Semoga prestasi ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus berinovasi dan berkontribusi bagi kemajuan pendidikan,” tambah Syawal.
Luwu Timur Siap Melangkah Lebih Jauh
Keberhasilan kedua perwakilan ini menjadi bukti bahwa semangat transformasi pendidikan dan digitalisasi layanan sekolah terus berakar kuat di Kabupaten Luwu Timur.
Prestasi mereka membawa optimisme baru bagi dunia pendidikan daerah—bahwa inovasi bukan hanya mungkin dilakukan, tetapi juga menjadi kebutuhan untuk menjawab tantangan zaman dan mendorong lahirnya generasi yang kreatif, adaptif, dan berdaya saing.
Dengan capaian ini, Luwu Timur kembali membuktikan diri sebagai daerah yang konsisten mendorong perubahan positif di sektor pendidikan, sekaligus menyongsong masa depan yang lebih cerah melalui SDM pendidik yang inovatif dan transformatif.
KITASULSEL—LUWU TIMUR – Kebijakan kenaikan potongan Tandan Buah Segar (TBS) yang diterapkan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Teguh Wira Pratama (TWP) menuai sorotan keras dari kalangan petani sawit. Potongan yang sebelumnya berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen kini disebut telah meningkat menjadi 4,5 persen, sehingga dinilai semakin membebani petani.
Ketua Koperasi KIM, Mudatsir Musmian, secara tegas mengecam kebijakan tersebut karena dianggap tidak memiliki dasar yang jelas dan bertentangan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit.
Menurut Mudatsir, pemerintah pusat saat ini tengah mendorong perbaikan tata niaga dan peningkatan pendapatan petani melalui berbagai kebijakan strategis. Namun, di saat harga sawit mulai menunjukkan perbaikan, justru muncul kebijakan kenaikan potongan yang dinilai merugikan petani.
“Kami sangat menyayangkan keputusan PKS PT TWP yang menaikkan potongan TBS hingga 4,5 persen. Sampai hari ini, pihak pabrik tidak pernah menyampaikan secara terbuka dasar perhitungan maupun landasan kebijakan tersebut kepada petani maupun mitra koperasi,” tegas Mudatsir, Selasa (10/6/2026).
Ia menjelaskan, selama ini potongan TBS yang diberlakukan masih berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen. Namun, kenaikan menjadi 4,5 persen dianggap tidak wajar karena tidak disertai transparansi dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kenaikan ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan petani. Jangan sampai muncul anggapan bahwa kebijakan ini hanya akal-akalan untuk mengurangi harga yang diterima petani. Sebab, ketika harga sawit mulai membaik, justru potongan dinaikkan tanpa penjelasan yang jelas,” ujarnya.
Sebagai organisasi yang bermitra langsung dengan petani sawit, Koperasi KIM menyatakan keberatan atas kebijakan tersebut dan meminta agar setiap perubahan yang berdampak terhadap pendapatan petani dilakukan secara terbuka serta berdasarkan aturan yang jelas.
Mudatsir menilai kenaikan potongan sebesar 4,5 persen akan berdampak langsung terhadap berkurangnya pendapatan petani. Kondisi ini dinilai semakin memberatkan karena petani saat ini juga menghadapi tingginya biaya produksi, mulai dari harga pupuk, biaya perawatan kebun, hingga biaya operasional panen.
“Kebijakan ini sangat merugikan petani. Jika memang ada alasan teknis atau regulasi yang menjadi dasar kenaikan potongan, maka pihak pabrik wajib menyampaikan secara terbuka kepada publik. Transparansi adalah hal yang sangat penting agar tidak menimbulkan kecurigaan dan keresahan di kalangan petani,” katanya.
Koperasi KIM juga mendesak manajemen PKS PT TWP untuk segera memberikan penjelasan resmi terkait dasar hukum, metode perhitungan, serta alasan kenaikan potongan TBS tersebut. Selain itu, pihaknya meminta pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap kebijakan yang dinilai berpotensi merugikan petani.
“Kami berharap ada perhatian dari pemerintah daerah dan instansi terkait agar hak-hak petani tetap terlindungi. Jangan sampai petani menjadi pihak yang selalu menanggung beban dari setiap kebijakan yang tidak transparan,” tutup Mudatsir.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PKS PT Teguh Wira Pratama (TWP) belum memberikan keterangan resmi terkait alasan kenaikan potongan TBS hingga 4,5 persen tersebut.
-
Nasional12 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login