Apiaty Amin Syam Gelar Pengawasan Pemda Bersama DLH Makassar, Bahas Tata Kelola Lingkungan Hidup

KITASULSEL–MAKASSAR – Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi Partai Golkar, Prof. Dr. Ir. Hj. Apiaty K. Amin Syam, M.Si., melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 pada bidang pemerintahan dan hukum bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar.

Kegiatan Pengawasan Angkatan XII tersebut berlangsung di Hotel MaxOne Makassar, Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 5, Sabtu (19/9/2026), mulai pukul 15.00 WITA. Forum ini menjadi wadah dialog untuk membahas penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama terkait pengelolaan lingkungan hidup di Kota Makassar.

Dalam kegiatan tersebut, Apiaty Amin Syam hadir sebagai narasumber bersama Dr. Helmy Budiman, S.STP., M.M., dan H. Hasanuddin Leo, S.E., M.Si., Ak. Diskusi dipandu oleh Dra. Nurdiyah selaku moderator.

Pembahasan menitikberatkan pada pentingnya pengelolaan lingkungan hidup sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Persoalan lingkungan dinilai membutuhkan perhatian bersama, mulai dari penyusunan kebijakan hingga pelaksanaan program di lapangan.

Melalui forum tersebut, peserta mendapatkan ruang untuk memahami peran pemerintah daerah sekaligus pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.

Apiaty Amin Syam Tekankan Pentingnya Fungsi Pengawasan DPRD

Dalam pemaparannya, Apiaty Amin Syam menyampaikan bahwa fungsi pengawasan DPRD merupakan salah satu instrumen untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, pengawasan tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun komunikasi antara pemerintah dan masyarakat mengenai berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian.

Keterlibatan masyarakat dinilai penting agar kebijakan dan program pemerintah dapat dipahami serta dilaksanakan secara lebih efektif. Terlebih dalam urusan lingkungan hidup, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan dan partisipasi warga.

Melalui kegiatan pengawasan ini, berbagai persoalan dan kebutuhan masyarakat di bidang lingkungan dapat dibicarakan bersama untuk menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pengelolaan Lingkungan Membutuhkan Keterlibatan Masyarakat

Pengelolaan lingkungan hidup menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung kualitas kehidupan masyarakat perkotaan. Karena itu, koordinasi antara DPRD, perangkat daerah, dan masyarakat diperlukan untuk mendorong pelaksanaan program yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Forum tersebut juga menjadi kesempatan bagi peserta untuk menyampaikan pandangan dan masukan terkait persoalan lingkungan yang dihadapi di lingkungan masing-masing.

Interaksi antara narasumber dan peserta membuat kegiatan tidak hanya menjadi forum penyampaian materi, tetapi juga ruang pertukaran informasi. Berbagai masukan yang disampaikan masyarakat dapat menjadi bahan pembahasan dalam melihat kebutuhan dan tantangan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Makassar.

Kehadiran unsur pemerintah daerah dalam kegiatan tersebut turut memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh pemahaman mengenai peran instansi terkait dalam mendukung pengelolaan lingkungan.

Sinergi DPRD, Pemerintah, dan Masyarakat

Apiaty Amin Syam menegaskan pentingnya sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pada sektor lingkungan hidup.

Kolaborasi tersebut diperlukan agar pelaksanaan program pemerintah dapat berjalan searah dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, komunikasi yang berkelanjutan juga dapat membantu mengidentifikasi persoalan yang memerlukan perhatian dan tindak lanjut.

Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkatan XII ini menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Makassar pada Tahun Anggaran 2026.

Melalui forum tersebut, dialog dan masukan dari peserta diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat pelaksanaan program serta pengawasan pemerintahan daerah, terutama dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Dengan keterlibatan berbagai pihak, upaya menjaga lingkungan Kota Makassar diharapkan dapat terus didukung melalui kebijakan pemerintah yang sesuai kebutuhan serta partisipasi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.