Yulius Patandianan Bersama Disdik Makassar Bahas Penguatan Program Pendidikan 2026

KITASULSEL–MAKASSAR – Penguatan kualitas layanan pendidikan dan perluasan akses bagi peserta didik menjadi perhatian dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkatan X Tahun Anggaran 2026 yang melibatkan Anggota DPRD Kota Makassar, dr. Yulius Patandianan, Sp.B, bersama Dinas Pendidikan Kota Makassar.

Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Dalton, Jalan Perintis Kemerdekaan No. 16, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sabtu (3/10/2026). Forum ini menjadi ruang pembahasan mengenai pelaksanaan program pendidikan daerah, kebutuhan anggaran, serta upaya meningkatkan akses layanan pendidikan bagi masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, dr. Yulius Patandianan menyoroti pentingnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah agar program yang direncanakan dapat berjalan sesuai sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pengawasan dinilai menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan pemerintah daerah dilaksanakan secara efektif, termasuk dalam sektor pendidikan yang berperan besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Keterlibatan DPRD bersama perangkat daerah juga menjadi ruang untuk membahas berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pendidikan di Kota Makassar.

Disdik Makassar Targetkan Peningkatan Layanan Pendidikan

Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Makassar, Kurniati, S.STP, memaparkan sejumlah target program pendidikan yang diharapkan dapat diwujudkan sepanjang 2026.

Salah satu fokus utama adalah peningkatan kualitas layanan pendidikan agar semakin mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Upaya tersebut membutuhkan dukungan berbagai pihak, baik dari unsur pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan lainnya.

Menurut Kurniati, keberhasilan program pendidikan tidak dapat bergantung pada satu pihak saja. Kolaborasi lintas sektor diperlukan agar pelaksanaan program berjalan optimal dan mampu mengikuti perkembangan kebutuhan pendidikan.

Selain kualitas layanan, dukungan anggaran terhadap program-program strategis Dinas Pendidikan Kota Makassar turut menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut.

Ketersediaan anggaran yang memadai dinilai penting untuk mendukung pelaksanaan agenda pendidikan yang telah direncanakan, sehingga program pemerintah daerah dapat terlaksana secara efektif dan berkelanjutan.

Kerja Sama dengan SMP Swasta untuk Perluas Akses Pendidikan

Sementara itu, Tenaga Ahli Pemerintah Kota Makassar sekaligus konsultan, Hasanuddin Leo, SE., M.Si., Ak., membahas kerja sama dengan sekolah menengah pertama (SMP) swasta untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026.

Kerja sama tersebut diarahkan untuk memperluas akses pendidikan bagi peserta didik yang belum tertampung di SMP negeri.

Melalui keterlibatan sekolah swasta, daya tampung pendidikan diharapkan dapat diperluas sehingga lebih banyak peserta didik memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP.

Pembahasan ini menjadi salah satu aspek penting dalam upaya menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan, terutama ketika kapasitas sekolah negeri belum mampu mengakomodasi seluruh calon peserta didik.

Sinergi antara pemerintah daerah dan sekolah swasta diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya memperluas pemerataan akses pendidikan di Kota Makassar.

Forum Pengawasan Jadi Ruang Evaluasi dan Dialog

Kegiatan yang dimoderatori St. Nurhayati, SE, tersebut mempertemukan perspektif legislatif, pemerintah daerah, dan tenaga ahli dalam membahas sejumlah isu strategis penyelenggaraan pendidikan.

Forum ini juga menjadi kesempatan untuk mengidentifikasi kebutuhan program, memperkuat koordinasi, serta membahas dukungan yang diperlukan agar kebijakan pendidikan dapat berjalan sesuai tujuan.

Pada penghujung kegiatan, peserta diberikan kesempatan menyampaikan pertanyaan dan tanggapan. Sesi dialog tersebut membuka ruang bagi peserta untuk menggali lebih jauh berbagai kebijakan dan program pendidikan yang menjadi perhatian pemerintah daerah pada Tahun Anggaran 2026.

Melalui kegiatan pengawasan ini, pelaksanaan program pendidikan di Kota Makassar diharapkan semakin terarah, didukung perencanaan anggaran yang memadai, serta mampu memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat.