Pemkot dan DPRD Makassar Kebut Pembahasan APBD 2027, Ditargetkan Rampung September

KITASULSEL–MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar mulai mempercepat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pokok Tahun Anggaran 2027. Seluruh tahapan pembahasan ditargetkan rampung pada September 2026.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, mengatakan rancangan APBD 2027 telah diserahkan oleh Pemkot Makassar kepada DPRD untuk dibahas lebih lanjut.

Saat ini, proses pembahasan masih berjalan melalui Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Makassar. Tahapan tersebut akan dilanjutkan dengan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Zulkifly menyampaikan, pembahasan KUA-PPAS dijadwalkan berlangsung pada pekan ini. Pemerintah kota berharap seluruh tahapan dapat berjalan sesuai agenda sehingga penetapan anggaran tidak mengalami keterlambatan.

“Sebenarnya Pak Wali Kota dan kami sudah memasukkannya, baik untuk perubahan maupun APBD Pokok 2027. Sementara itu, berdasarkan informasi dari Pak Sekwan DPRD, saat ini sedang dibamuskan,” kata Zulkifly, Senin (7/9/2026).

Pemkot Makassar Kejar Target September

Pemkot Makassar kini berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan pembahasan anggaran tersebut. Zulkifly menegaskan, pihaknya berupaya agar seluruh proses pembahasan APBD 2027 dapat dirampungkan sebelum September berakhir.

“Ya, deadline-nya kita usahakan secepatnya bisa kita selesaikan pada bulan ini,” ujarnya.

Target tersebut membuat koordinasi antara pihak eksekutif dan legislatif menjadi penting. Pasalnya, rancangan APBD harus melalui sejumlah tahapan pembahasan sebelum ditetapkan menjadi dokumen anggaran daerah.

Pemerintah kota juga membuka kemungkinan pembahasan berlangsung secara intensif atau maraton untuk mengejar tenggat waktu yang telah ditentukan.

Saat ditanya mengenai kemungkinan kembali digelarnya rapat maraton, Zulkifly memberikan sinyal bahwa pembahasan akan terus dilakukan untuk mempercepat penyelesaian agenda tersebut.

“Ya, pembahasan,” ujarnya singkat.

Proyeksi Nilai APBD 2027 Belum Final

Di sisi lain, Pemkot Makassar belum mengungkapkan secara resmi proyeksi nilai APBD Pokok 2027. Menurut Zulkifly, besaran anggaran masih memerlukan pembahasan dan pendalaman bersama DPRD Makassar.

Ia menegaskan, angka yang beredar saat ini belum dapat dijadikan sebagai nilai final APBD 2027 karena masih berupa bahan pembahasan yang harus dikaji bersama.

“Nanti secara teknis bisa disampaikan kepada Pak Dahlan saja untuk hal tersebut. Namun, yang pasti nanti akan kami rilis ketika sudah melakukan pembahasan dengan anggota DPRD,” jelasnya.

Zulkifly menambahkan, pembahasan anggaran membutuhkan pertimbangan dan pengawasan dari para anggota dewan agar setiap komponen yang diajukan dapat ditelaah secara menyeluruh.

“Ini kan masih berupa bahan yang perlu dibicarakan, didiskusikan, serta dimonitoring oleh para anggota dewan,” katanya.

Dengan demikian, besaran APBD 2027 masih berpotensi mengalami penyesuaian sesuai hasil pembahasan antara Pemkot dan DPRD Makassar.

Banggar DPRD Lakukan Asistensi dan Monitoring

Setelah tahapan KUA-PPAS, pembahasan akan berlanjut dengan keterlibatan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar. Banggar memiliki peran penting dalam mencermati materi anggaran yang diajukan pemerintah kota melalui proses asistensi dan monitoring.

Zulkifly mengatakan, keterlibatan anggota DPRD, khususnya Banggar, diperlukan untuk memastikan rancangan anggaran dapat dibahas secara menyeluruh sebelum memasuki tahapan berikutnya.

“Ya, yang nanti tentu akan dilakukan asistensi atau monitoring oleh para anggota DPRD, khususnya Banggar,” tukasnya.

Pemerintah Kota Makassar berharap pembahasan bersama DPRD dapat berjalan efektif sehingga target penyelesaian pada September 2026 bisa tercapai.

Percepatan pembahasan APBD Pokok 2027 menjadi tahapan penting dalam menyiapkan arah kebijakan pembangunan dan prioritas belanja daerah untuk tahun anggaran mendatang. Namun, besaran anggaran dan rincian program yang akan dibiayai masih menunggu hasil pembahasan lebih lanjut antara pihak eksekutif dan legislatif.