Fraksi PKS DPRD Makassar Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi 7,04 Persen, Soroti PAD dan Belanja Infrastruktur

KITASULSEL–MAKASSAR – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Makassar memberikan apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin, khususnya terkait capaian pertumbuhan ekonomi yang melampaui target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2026.

Apresiasi tersebut disampaikan Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Makassar, Hartono, dalam Pemandangan Umum Fraksi PKS terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 di Balai Kota Makassar, Sabtu (26/9/2026).

Hartono mengatakan, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator penting dalam menilai perkembangan pembangunan Kota Makassar. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam pemandangan umum fraksi, pertumbuhan ekonomi Makassar menunjukkan tren peningkatan selama semester pertama 2026.

“Apresiasi atas capaian pertumbuhan ekonomi Kota Makassar yang menunjukkan tren positif dan telah melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD 2026,” ujar Hartono.

Ia menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan yang diperbarui pada 15 September 2026, ekonomi Kota Makassar tumbuh sebesar 6,61 persen secara tahunan atau year-on-year (y-on-y) pada Triwulan I 2026.

Angka tersebut kemudian meningkat menjadi 7,04 persen pada Triwulan II 2026.

“Angka tersebut kemudian meningkat menjadi 7,04 persen pada Triwulan II 2026,” kata Hartono saat membacakan pandangan tertulis Fraksi PKS.

Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Makassar pada semester pertama 2026 tercatat sebesar 6,84 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian tersebut berada di atas target pertumbuhan ekonomi dalam RPJMD 2026 yang ditetapkan sebesar 6,43 persen.

Fraksi PKS juga menyoroti kontribusi ekonomi Makassar yang mencapai 15,25 persen terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Pulau Sulawesi. Menurut fraksi tersebut, capaian ini menunjukkan perkembangan aktivitas ekonomi daerah yang perlu terus dijaga melalui kebijakan pembangunan yang tepat.

Meski memberikan apresiasi, Fraksi PKS menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu diikuti peningkatan kesejahteraan masyarakat, perbaikan pelayanan publik, serta penyelesaian berbagai persoalan perkotaan.

PKS Dorong Lima Agenda Prioritas APBD Perubahan

Dalam pembahasan Perubahan APBD 2026, Fraksi PKS mendorong Pemerintah Kota Makassar memperhatikan lima agenda utama agar kebijakan anggaran lebih efektif dan berdampak langsung kepada masyarakat.

Pertama, memperkuat pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat. Kedua, mengendalikan belanja operasi sekaligus menjaga belanja produktif. Ketiga, memprioritaskan pelayanan dasar dan penyelesaian persoalan perkotaan.

Keempat, memperluas kesempatan kerja serta memperkuat perlindungan bagi kelompok rentan. Kelima, memastikan setiap tambahan anggaran memiliki target hasil yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hartono menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus terlihat melalui perubahan nyata yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

“Bagi Fraksi PKS, keberhasilan harus terlihat dari berkurangnya banjir dan genangan, membaiknya jalan dan drainase lingkungan, meluasnya akses air bersih, tertanganinya persoalan sampah, bertambahnya kesempatan kerja, serta menguatnya UMKM,” tegasnya.

Menurut Fraksi PKS, sejumlah persoalan dasar perkotaan masih membutuhkan perhatian pemerintah, mulai dari infrastruktur lingkungan hingga penguatan ekonomi masyarakat.

Karena itu, momentum pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan yang manfaatnya dirasakan secara merata oleh warga Kota Makassar.

Soroti Penurunan PAD dan Komposisi Belanja

Selain mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi, Fraksi PKS meminta penjelasan lebih rinci mengenai faktor utama penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Fraksi tersebut juga meminta pemerintah memaparkan pos-pos penerimaan yang belum mencapai proyeksi serta strategi untuk memperbaiki realisasi pendapatan hingga akhir tahun anggaran.

Menurut Hartono, penjelasan tersebut diperlukan agar pembahasan APBD Perubahan 2026 dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi fiskal daerah dan langkah yang akan ditempuh untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan pembangunan.

Perhatian juga diarahkan pada komposisi belanja dalam rancangan APBD Perubahan 2026. Dalam pemandangan umum yang disampaikan, belanja operasi disebut meningkat sekitar Rp146 miliar atau 3,49 persen menjadi Rp4,33 triliun.

Sebaliknya, belanja modal mengalami penurunan sekitar Rp55 miliar atau 5,68 persen menjadi Rp919 miliar.

Fraksi PKS menilai perubahan komposisi tersebut perlu dijelaskan secara terperinci, mengingat kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur dasar masih cukup besar.

Aspirasi mengenai perbaikan drainase, jalan lingkungan, sanitasi, pengelolaan persampahan, hingga akses air bersih masih terus disampaikan masyarakat. Persoalan tersebut, menurut Fraksi PKS, juga menjadi perhatian dalam kegiatan reses anggota DPRD di wilayah Bangkala.

Oleh sebab itu, pemerintah kota diminta menjelaskan dasar penentuan prioritas belanja agar alokasi anggaran tetap berpihak pada kebutuhan mendasar masyarakat.

Penanganan Banjir dan Air Bersih Jadi Perhatian

Fraksi PKS secara khusus meminta penjelasan mengenai alokasi APBD Perubahan 2026 untuk penanganan banjir, perbaikan drainase, dan peningkatan pelayanan air bersih.

Hartono mengatakan, penentuan wilayah prioritas perlu mempertimbangkan tingkat kerawanan, kondisi infrastruktur, serta kebutuhan masyarakat di masing-masing kawasan.

“Kami juga meminta penjelasan mengenai alokasi APBD Perubahan untuk penanganan banjir, drainase dan pelayanan air bersih, termasuk penentuan wilayah prioritas berdasarkan tingkat kerawanan dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Fraksi PKS berharap pemerintah kota dapat memastikan bahwa setiap kebijakan anggaran memiliki sasaran yang jelas, terutama dalam menyelesaikan persoalan yang selama ini berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat.

Selain infrastruktur, penguatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja juga dinilai penting agar pertumbuhan ekonomi dapat memberikan manfaat lebih luas bagi warga.

Dengan demikian, peningkatan indikator ekonomi diharapkan berjalan beriringan dengan pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan penguatan daya tahan ekonomi masyarakat.

Sembilan Fraksi Setujui Ranperda Dilanjutkan ke Pansus

Dalam rapat paripurna tersebut, sembilan fraksi di DPRD Kota Makassar menyatakan persetujuan agar Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dilanjutkan ke tahapan pembahasan Panitia Khusus (Pansus).

Tahapan selanjutnya menjadi ruang bagi legislatif dan pemerintah kota untuk membahas secara lebih mendalam struktur pendapatan, belanja, serta prioritas program yang akan dibiayai melalui APBD Perubahan.

Fraksi PKS berharap pembahasan tersebut dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang tidak hanya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjawab persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat.

Apresiasi terhadap capaian ekonomi, menurut pandangan fraksi tersebut, perlu diikuti komitmen untuk memperkuat kualitas belanja daerah, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran, dan memastikan pembangunan Kota Makassar berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Dengan pembahasan yang lebih terarah, APBD Perubahan 2026 diharapkan menjadi instrumen untuk memperkuat pelayanan publik, memperbaiki infrastruktur dasar, serta mendorong kesejahteraan masyarakat Kota Makassar secara berkelanjutan.