Fraksi PDIP DPRD Makassar Dorong APBD Perubahan 2026 Prioritaskan UMKM, Pendidikan, dan Infrastruktur

KITASULSEL–MAKASSAR – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Makassar mendorong Pemerintah Kota Makassar mengarahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026 pada program-program yang memberikan dampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat.

Dorongan tersebut disampaikan dalam pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan terhadap penjelasan Wali Kota Makassar mengenai pengantar Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2026.

Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Makassar, Andi Tenri Uji Idris, mengatakan terdapat tiga sektor utama yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam menentukan prioritas anggaran, yakni penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemerataan akses pendidikan, serta pembangunan infrastruktur dasar di kawasan permukiman.

Menurutnya, APBD Perubahan tidak seharusnya hanya berorientasi pada tingginya realisasi anggaran. Lebih dari itu, kebijakan belanja pemerintah harus mampu menjawab persoalan yang selama ini dirasakan masyarakat.

Andi menegaskan, setiap program yang dibiayai melalui anggaran daerah perlu memiliki manfaat yang jelas, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan warga.

PDIP Minta Dukungan Konkret bagi Pelaku UMKM

Pada sektor ekonomi, Fraksi PDIP meminta Pemkot Makassar memperkuat dukungan kepada pelaku UMKM melalui program yang menyentuh kebutuhan nyata di lapangan.

Dukungan tersebut antara lain berupa bantuan permodalan dan pelatihan digital untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam menghadapi perkembangan teknologi serta perubahan pola transaksi ekonomi.

“Penguatan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan UMKM melalui bantuan modal dan pelatihan digital,” kata Andi Tenri Uji Idris, yang juga menjabat Wakil Bendahara PDIP Sulsel.

Menurutnya, penguatan UMKM menjadi salah satu langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Pelaku usaha kecil perlu mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan bisnis, memperluas pemasaran, dan meningkatkan daya saing.

Pemkot Makassar diharapkan dapat memastikan program pemberdayaan UMKM tidak hanya sebatas pelatihan, tetapi juga memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi pelaku usaha.

Dengan dukungan yang tepat, sektor UMKM diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pemerataan Pendidikan dan Kesejahteraan Guru Jadi Sorotan

Selain sektor ekonomi, Fraksi PDIP menaruh perhatian pada pemerataan akses pendidikan di Kota Makassar.

Pemerintah kota didorong memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap memperoleh kesempatan mengakses pendidikan yang layak.

Fraksi PDIP juga menilai penguatan pendidikan vokasi perlu menjadi bagian dari kebijakan pembangunan sumber daya manusia. Pendidikan berbasis keterampilan dinilai penting untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang.

Di sisi lain, kesejahteraan guru dan tenaga pendidik juga diminta mendapat perhatian dalam penyusunan prioritas anggaran.

“Pemerataan pendidikan bagi keluarga kurang mampu, pelatihan vokasi, serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik,” ujar Andi.

Menurutnya, pembangunan sektor pendidikan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan fasilitas belajar, tetapi juga memastikan kualitas pembelajaran dan kesejahteraan tenaga pendidik tetap menjadi perhatian pemerintah.

Melalui kebijakan anggaran yang tepat, pemerintah diharapkan dapat memperluas kesempatan belajar sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Makassar.

Infrastruktur Permukiman Jangan Terabaikan

Pada sektor infrastruktur, Fraksi PDIP mengingatkan agar pembangunan tidak hanya terpusat pada kawasan tertentu, tetapi juga menjangkau permukiman padat penduduk dan wilayah yang masih membutuhkan infrastruktur dasar.

Sejumlah kebutuhan yang menjadi perhatian meliputi perbaikan jalan lingkungan, pembangunan dan pembenahan drainase, peningkatan sanitasi, serta perluasan akses air bersih.

Perbaikan drainase secara khusus menjadi perhatian karena berkaitan dengan upaya mengurangi risiko banjir dan genangan yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat.

Fraksi PDIP memandang bahwa penentuan prioritas pembangunan harus mempertimbangkan tingkat kebutuhan warga dan kondisi infrastruktur di setiap wilayah.

Dengan demikian, alokasi APBD Perubahan 2026 diharapkan dapat membantu menyelesaikan persoalan mendasar yang selama ini menjadi aspirasi masyarakat.

Selain pembangunan infrastruktur dasar, Fraksi PDIP turut mendorong penyediaan ruang kreatif publik yang inklusif.

Ruang tersebut diharapkan dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengembangkan kreativitas, memperkuat ekonomi kreatif, serta menjaga dan melestarikan budaya lokal Makassar.

Keberadaan ruang publik yang dapat dimanfaatkan berbagai kelompok masyarakat juga diharapkan mampu mendukung aktivitas sosial dan pengembangan potensi warga.

Anggaran Harus Berorientasi pada Kebutuhan Rakyat

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Makassar menegaskan bahwa penyusunan APBD Perubahan 2026 perlu menempatkan kepentingan masyarakat sebagai salah satu dasar utama dalam menentukan kebijakan belanja daerah.

Penguatan UMKM, pemerataan pendidikan, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, serta pembangunan infrastruktur dasar dinilai sebagai sektor yang membutuhkan perhatian berkelanjutan.

Fraksi tersebut berharap pemerintah kota dapat menerjemahkan berbagai masukan dalam pemandangan umum menjadi program yang tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata.

Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan APBD Perubahan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat.

Melalui pembahasan bersama antara pemerintah kota dan DPRD, kebijakan anggaran diharapkan semakin responsif terhadap kebutuhan warga, memperkuat ekonomi kerakyatan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kota Makassar.