Munafri Jawab Pandangan Fraksi DPRD soal APBD Perubahan 2026, Tegaskan Anggaran Harus Berdampak bagi Rakyat

KITASULSEL–MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 diarahkan untuk memperkuat efektivitas program pemerintah, menjaga kualitas pelayanan publik, dan memastikan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Munafri dalam Rapat Paripurna Ketujuh Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027 di Aula Sipakatau, Balai Kota Makassar, Senin (28/9/2026).

Dalam kesempatan itu, Munafri menyampaikan jawaban Pemerintah Kota Makassar atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Ia mengapresiasi berbagai pandangan, masukan, dan catatan yang disampaikan anggota legislatif. Menurutnya, masukan tersebut menjadi bagian penting dalam menyempurnakan kebijakan anggaran agar lebih sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.

“Jawaban Pemerintah Kota kami sampaikan berdasarkan struktur APBD dengan mengaitkan substansi pandangan fraksi-fraksi yang saling bersesuaian,” kata Munafri.

Ia menjelaskan, penyusunan Perubahan APBD 2026 mempertimbangkan perkembangan kondisi fiskal daerah, realisasi pendapatan dan belanja, serta kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi pemerintah.

Penyesuaian anggaran dilakukan agar program pembangunan tetap berjalan sesuai kemampuan keuangan daerah sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan Kota Makassar.

Pemkot Perkuat Pendapatan Daerah

Dari sisi pendapatan, Munafri menegaskan Pemkot Makassar terus mendorong penguatan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi potensi penerimaan.

Upaya tersebut dilakukan dengan memperkuat pengelolaan pajak dan retribusi daerah, memanfaatkan teknologi, serta meningkatkan kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha terhadap kewajiban perpajakan.

Menurutnya, penguatan pendapatan daerah menjadi salah satu aspek penting untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.

Sementara dari sisi belanja, pemerintah memastikan alokasi anggaran tetap diarahkan pada pelayanan publik dan program prioritas yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Munafri menekankan bahwa setiap program harus memiliki keterkaitan yang jelas antara alokasi anggaran, target kinerja, lokasi pelaksanaan, dan penerima manfaat.

“Setiap program harus memiliki keterkaitan yang jelas antara alokasi anggaran, target kinerja, lokasi pelaksanaan, dan penerima manfaat,” ujarnya.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah kota berharap penggunaan anggaran dapat lebih terukur dan memudahkan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program di lapangan.

Efisiensi Tidak Boleh Mengurangi Pelayanan

Munafri juga menegaskan bahwa perubahan anggaran bukan berarti mengurangi pelayanan kepada masyarakat. Sebaliknya, penyesuaian dilakukan untuk mempertajam prioritas program, mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, dan memastikan anggaran digunakan pada kegiatan yang memberikan dampak nyata.

Ia menjelaskan, efisiensi belanja harus dilakukan secara selektif dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan efektivitas setiap kegiatan.

“Efisiensi belanja tidak dilakukan dengan mengurangi pelayanan masyarakat tanpa kajian yang matang, tetapi melalui pengendalian belanja umum, penajaman kegiatan, dan pemilihan kegiatan yang memiliki kesiapan dan dampak langsung,” jelasnya.

Menurut Munafri, langkah tersebut diperlukan agar belanja pemerintah tidak hanya berorientasi pada besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga pada kualitas pelaksanaan dan hasil yang dicapai.

Karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta memastikan program yang telah direncanakan dapat dijalankan sesuai jadwal dan target yang ditetapkan.

Ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan secara berkala agar pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran tidak menumpuk pada penghujung tahun.

Pemkot Makassar, kata dia, akan memperkuat pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program untuk mengidentifikasi kendala serta memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai peruntukannya.

Sinergi DPRD dan Pemkot Jadi Kunci

Dalam pembahasan Perubahan APBD 2026, Munafri menilai sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi faktor penting dalam menghasilkan kebijakan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, proses pembahasan bersama memungkinkan berbagai masukan dari legislatif menjadi bahan pertimbangan untuk menyempurnakan prioritas pembangunan.

Ia berharap seluruh tahapan pembahasan dapat berjalan lancar dan segera dirampungkan sehingga program pembangunan serta pelayanan masyarakat tetap terlaksana secara optimal.

“Keberhasilan anggaran bukan diukur dari besarnya angka, tapi dari manfaat yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya orientasi hasil dalam pengelolaan keuangan daerah. Setiap alokasi belanja diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan, penyelesaian persoalan perkotaan, dan kesejahteraan warga Makassar.

Aliyah Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas

Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menegaskan bahwa pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 harus dilakukan secara terbuka, terukur, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Menurutnya, perubahan anggaran merupakan bagian penting dalam memastikan program dan kegiatan pemerintah kota dapat berjalan secara efektif, tepat sasaran, serta mendukung prioritas pembangunan daerah.

Aliyah mengatakan, sinergi antara pemerintah kota dan DPRD perlu terus diperkuat agar setiap kebijakan anggaran mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

“Karena itu, kami terus membangun sinergi dengan DPRD Kota Makassar agar setiap kebijakan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung pencapaian prioritas pembangunan Kota Makassar,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa seluruh proses perubahan anggaran harus mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Proses perubahan anggaran harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masukan dan pandangan dari seluruh fraksi menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan anggaran untuk kepentingan masyarakat Kota Makassar,” tambahnya.

Melalui pembahasan tersebut, Pemerintah Kota Makassar berharap Perubahan APBD 2026 dapat menjadi instrumen yang efektif untuk menjaga kesinambungan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, dan meningkatkan manfaat belanja daerah bagi masyarakat.

Pemerintah kota bersama DPRD juga diharapkan terus mengawal pelaksanaan anggaran agar setiap program prioritas dapat direalisasikan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.