Connect with us

DPRD Kota Makassar

Muchlis Misbah Dukung Imbauan Wali Kota Makassar, Minta Perayaan HUT RI Tetap Jaga Kepatutan

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR — Anggota DPRD Kota Makassar Muchlis Misbah mendukung imbauan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin agar seluruh rangkaian perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia digelar secara tertib dan tetap menghormati norma yang berlaku di tengah masyarakat.

Menurut Muchlis, momentum kemerdekaan seharusnya menjadi sarana bagi warga untuk bersuka cita, mempererat persaudaraan, serta membangun semangat kebersamaan. Namun, kemeriahan tersebut tetap perlu diiringi dengan tanggung jawab dari panitia dan penyelenggara kegiatan.

Politisi Partai Hanura itu menyoroti sejumlah kegiatan yang menghadirkan hiburan musik. Ia meminta penyelenggara memperhatikan penampilan para pengisi acara agar tetap mengedepankan etika dan kesopanan.

“Perayaan kemerdekaan harus menjadi ruang kegembiraan masyarakat. Tetapi kegembiraan itu tetap harus memperhatikan norma dan kepatutan yang berlaku,” kata Muchlis.

Ia juga meminta perhatian khusus terhadap anak-anak yang dilibatkan dalam berbagai kegiatan Agustusan. Menurutnya, anak-anak yang tampil dalam acara kemerdekaan perlu menggunakan pakaian yang pantas dan sesuai dengan usia mereka.

BACA JUGA  Dahyal Pimpin Rakor ASN DPRD Kota Makassar demi Tingkatkan Efektivitas Kerja

Selain busana, Muchlis meminta panitia selektif menentukan pengisi acara yang akan tampil di panggung perayaan. Ia tidak menginginkan momentum kemerdekaan justru diisi dengan pertunjukan yang berpotensi menimbulkan keresahan atau dianggap bertentangan dengan norma masyarakat.

Hal tersebut, lanjut dia, juga berlaku dalam pertunjukan musik dangdut yang kerap menjadi hiburan dalam perayaan HUT RI di tingkat lingkungan.

Panitia diminta memastikan para penyanyi maupun pengisi acara tetap menjaga kepantasan, baik dari sisi busana maupun aksi selama berada di atas panggung.

Sejalan dengan Imbauan Wali Kota

Sikap Muchlis tersebut sejalan dengan pesan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin yang sebelumnya meminta seluruh pihak ikut menjaga keamanan dan ketertiban selama rangkaian perayaan kemerdekaan.

Munafri menekankan pentingnya langkah antisipasi sejak awal. Pemerintah kota, aparat keamanan, tokoh masyarakat hingga perangkat RT dan RW diharapkan mengambil peran dalam mencegah potensi gangguan selama kegiatan berlangsung.

Ia ingin peringatan HUT RI benar-benar menjadi pesta rakyat yang menghadirkan kegembiraan tanpa mengabaikan keamanan dan ketertiban.

BACA JUGA  Ketua DPRD Makassar Supratman Ingatkan Pemkot, Jangan Terima Pegawai Baru, Sejahterakan yang Sudah Ada!

“Ini menjadi tanggung jawab wajib untuk kita semua untuk bisa menjaga, sehingga kegiatan dalam rangka menyambut hari kemerdekaan ini benar-benar menjadi pesta yang dilakukan oleh masyarakat, dari masyarakat untuk masyarakat secara riang dan gembira,” ujar Munafri.

Menurutnya, sejumlah potensi gangguan seperti konflik sosial, kejahatan jalanan hingga tawuran perlu dimitigasi sebelum kegiatan dilaksanakan.

Munafri berharap seluruh rangkaian perayaan kemerdekaan di Kota Makassar dapat berlangsung aman, tertib, dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menikmati momentum HUT RI secara positif.

“Ini penting sekali, harus menjaga dan membangun mitigasi sehingga dalam rangka kegiatan kemerdekaan ini benar-benar menjadi pestanya rakyat, pesta masyarakat yang seluruh orang happy dan dijaga dengan baik,” katanya.

MUI Soroti Fenomena Busana Lawan Jenis

Sementara itu, persoalan penampilan dalam sejumlah kegiatan perayaan kemerdekaan juga mendapat perhatian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

BACA JUGA  Warga Rappocini Keluhkan PKH hingga Infrastruktur ke Anggota DPRD Makassar Fasruddin Rusli

Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI, KH Abdul Muiz Ali, menyoroti fenomena laki-laki yang mengenakan pakaian yang secara umum identik dengan perempuan dalam kegiatan seperti karnaval dan pawai Agustusan.

Abdul Muiz menyebut penggunaan busana yang secara umum identik dengan lawan jenis sebagai bentuk tasyabbuh. Dalam pandangan syariat Islam yang disampaikannya, praktik tersebut tidak diperbolehkan.

“Haram hukumnya bagi laki-laki untuk berpenampilan atau menggunakan busana yang biasa dipakai oleh perempuan. Begitu pula sebaliknya, hukum perempuan yang berpenampilan atau berbusana yang biasa dipakai laki-laki adalah haram,” ujarnya.

Di tengah beragam bentuk perayaan HUT RI, Muchlis kembali menekankan pentingnya pengawasan dari panitia dan pemerintah setempat. Menurutnya, pengendalian sejak tahap perencanaan dapat membantu memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai aturan.

Ia berharap semarak peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Makassar tetap menjadi pesta rakyat yang meriah, namun berlangsung aman, tertib, dan tidak menimbulkan persoalan sosial di tengah masyarakat.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Trending