Appi-Aliyah Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur Kepulauan dalam RPJMD Makassar 2025–2029

KITASULSEL.COM, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham (Appi-Aliyah) menunjukkan komitmen kuat terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah pesisir dan kepulauan. Fokus tersebut menjadi bagian dari agenda efisiensi anggaran dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar 2025–2029.

Penegasan ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Munafri dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD 2021–2026 yang berlangsung di Lapangan Karebosi, Senin (5/5/2025). Musrenbang ini turut dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, unsur Forkopimda, serta DPRD Kota Makassar.

Munafri menjelaskan, kebijakan efisiensi anggaran dilakukan merespons Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 terkait penghematan APBN dan APBD. Menurutnya, efisiensi bukan sekadar pemangkasan belanja, tetapi bentuk keberpihakan kepada kepentingan publik, khususnya masyarakat kepulauan.

“Pembangunan di wilayah kepulauan harus menjadi prioritas dan tidak boleh tertinggal. Warga di pulau memiliki hak yang sama dalam menikmati hasil pembangunan,” tegas Munafri.

Dalam kesempatan tersebut, Munafri menyoroti kondisi beberapa pulau terluar di Kecamatan Sangkarrang yang masih jauh dari layak, termasuk minimnya pasokan listrik yang hanya menyala 3–4 jam per hari. Ia menegaskan bahwa permasalahan ini akan menjadi fokus utama pembangunan tahun 2025.

Langkah strategis yang diambil antara lain pengalihan anggaran dari sektor yang tidak prioritas ke infrastruktur dasar, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan warga di pulau-pulau.

Selain infrastruktur fisik dan konektivitas antarwilayah, pembangunan juga mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia dan akses layanan dasar secara merata. Munafri menekankan pentingnya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Perlu sinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk menjawab berbagai tantangan seperti banjir, kemacetan, dan ketimpangan sosial,” ujarnya.

Lebih jauh, ia menyambungkan RPJMD Kota Makassar dengan visi besar Indonesia Emas 2045. Menurutnya, sebagai gerbang Indonesia Timur dan penyangga Ibu Kota Nusantara, Makassar memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional.

Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, baik dari kalangan legislatif, akademisi, maupun masyarakat. Munafri berharap RPJMD dapat menjadi dokumen bersama yang dijalankan secara konsisten oleh seluruh perangkat daerah.

“RPJMD bukan hanya dokumen administratif, tapi arah masa depan kota yang harus dirancang, dijalankan, dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali,” pungkasnya. (*)