OIKN Dapat Anggaran Rp6,7 Triliun di RAPBN 2027, Rp5,3 Triliun untuk Lanjutkan Pembangunan IKN

Kitasulsel–JAKARTA — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp6,7 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Nilai tersebut meningkat dibandingkan anggaran tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp6,3 triliun.

Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengatakan, sebagian besar anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan pembangunan fasilitas pemerintahan, khususnya kawasan yang berkaitan dengan lembaga legislatif dan yudikatif.

Dari total Rp6,7 triliun, sekitar Rp5,3 triliun dialokasikan untuk melanjutkan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif. Sementara anggaran lainnya digunakan untuk kebutuhan pengelolaan Ibu Kota Nusantara.

“Yang lainnya untuk pengelolaan. Tapi pengelolaan yang ini itu bukan yang Rp6,7 triliun, bukan,” ujar Basuki saat memberikan keterangan kepada wartawan seusai upacara HUT ke-81 RI di Plaza Seremoni, IKN, Senin (17/8/2026).

Basuki menjelaskan, kebutuhan pengelolaan IKN juga mencakup pemeliharaan berbagai aset yang sebelumnya dibangun oleh kementerian dan kemudian diserahkan kepada OIKN.

Aset tersebut antara lain berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta kementerian lainnya.

Menurut Basuki, kebutuhan pemeliharaan dan pengelolaan aset IKN saat ini mencapai sekitar Rp500 miliar lebih setiap tahun.

“Apa yang sudah kita lakukan sekarang ini pengelolaannya sekitar Rp500 sekian miliar setiap tahun. Karena juga ada tambahan aset-aset dari kementerian lainnya, diserahkan kepada otorita (IKN) yang harus dipelihara. Jadi totalnya sekitar Rp500 miliar,” jelasnya.

Pembangunan IKN Menggunakan Beragam Skema Pendanaan

Dalam paparannya, OIKN menyebut pembangunan Nusantara tidak hanya mengandalkan anggaran negara. Pembiayaan juga berasal dari skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), investasi swasta, serta hibah.

Untuk pendanaan melalui APBN, pemerintah menyiapkan alokasi sekitar Rp48,8 triliun untuk periode 2024-2029. Anggaran tersebut digunakan dalam tiga tahapan atau batch pembangunan.

Batch pertama pada 2025 difokuskan pada pengembangan konektivitas untuk menunjang masuknya investasi ke IKN. Sejumlah pekerjaan yang dilakukan mencakup peningkatan jalan akses sepanjang 12,1 kilometer, penataan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1B dan 1C, serta pembangunan dan penataan ruang terbuka hijau.

OIKN menyatakan seluruh pekerjaan yang masuk dalam Batch 1 telah mencapai progres 100 persen.

Selanjutnya, Batch 2 yang berlangsung pada 2025-2027 diarahkan untuk mempercepat pembangunan kompleks perkantoran lembaga legislatif dan yudikatif.

Selain gedung perkantoran, tahap ini mencakup pembangunan jalan kawasan legislatif, jalan kawasan yudikatif, jalan pendukung KIPP, embung, kolam retensi, hingga jaringan penyediaan air minum.

Adapun Batch 3 untuk periode 2026-2028 akan mencakup pembangunan hunian bagi personel lembaga legislatif, yudikatif, serta aparatur sipil negara (ASN).

Pembangunan pada tahap tersebut juga dilengkapi sejumlah infrastruktur pendukung, termasuk jalan, Marga Utama dan Terowongan (MUT), sanitasi, jaringan air minum, serta penataan kawasan.

KPBU Capai Rp134,22 Triliun

Selain APBN, OIKN mengembangkan pembiayaan melalui skema KPBU dengan nilai mencapai Rp134,22 triliun.

Pendanaan tersebut diarahkan terutama untuk pembangunan hunian serta infrastruktur jalan dan Marga Utama dan Terowongan (MUT).

Pada sektor hunian, OIKN mencatat terdapat tujuh pemrakarsa yang terlibat. Proyek yang dikembangkan mencakup rumah tapak dan sejumlah tower rumah susun.

Intiland tercatat mengembangkan 109 rumah tapak dan 41 tower rusun. Kemudian Nindya menggarap delapan tower rusun, Guangxi-DMT sebanyak 11 tower, Samsung C&T sebanyak 21 tower, PJ-IC sebanyak 20 tower, JM-CHEC sebanyak 20 tower, serta PT Hutama Karya sebanyak 10 tower rusun.

Sementara itu, proyek jalan dan MUT melibatkan enam pemrakarsa.

PT Sumber Mitra Jaya menggarap jalan sepanjang 17,67 kilometer, CSCEC sepanjang 31,36 kilometer, PT Adhi Karya sepanjang 15,48 kilometer, Nindya-Brantas sepanjang 21,67 kilometer, CHEC-IJM sepanjang 26,9 kilometer, serta Guangxi-DMT sepanjang 21,04 kilometer.

Investasi Swasta Tembus Rp74,54 Triliun

Di luar pembiayaan pemerintah dan KPBU, pembangunan IKN juga terus menarik investasi swasta.

OIKN mencatat nilai investasi swasta yang masuk mencapai Rp74,54 triliun dengan keterlibatan 67 investor.

Investasi tersebut tersebar pada berbagai sektor, mulai dari pembangunan hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, restoran, hingga fasilitas olahraga dan rekreasi.

Dengan kombinasi pembiayaan APBN, KPBU, dan investasi swasta tersebut, pemerintah terus mendorong pembangunan Nusantara sebagai pusat pemerintahan baru sekaligus kawasan ekonomi yang mampu menarik aktivitas investasi dan bisnis.

Kenaikan anggaran OIKN dalam RAPBN 2027 sekaligus menunjukkan bahwa pembangunan kawasan pemerintahan di IKN masih menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah dalam beberapa tahun ke depan, terutama untuk menuntaskan fasilitas bagi lembaga legislatif, yudikatif, ASN, serta infrastruktur pendukungnya.