Prabowo Sebut RI Habiskan hingga Rp535 Triliun per Tahun untuk BBM

Kitasulsel–JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan besarnya dana yang harus dikeluarkan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) setiap tahun. Nilainya disebut mencapai sekitar US$28 miliar hingga US$30 miliar atau setara sekitar Rp499,94 triliun hingga Rp535,65 triliun dengan asumsi kurs Rp17.855 per dolar AS.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat meluncurkan Motor Listrik Nasional beserta ekosistem pendukungnya. Menurutnya, tingginya kebutuhan anggaran untuk BBM menunjukkan masih kuatnya ketergantungan Indonesia terhadap energi berbasis minyak.

“Kita mengirim uang US Dollar untuk BBM kita melebihi kadang-kadang USD 30 miliar. Antara USD 28 sampai USD 30 miliar, bener Menteri ESDM? Tiap tahun, USD 30 miliar,” ujar Prabowo dalam sambutannya.

Prabowo menilai ketergantungan terhadap energi dari luar negeri dapat membuat Indonesia lebih mudah terdampak gejolak ekonomi dan geopolitik global. Karena itu, pemerintah berupaya mempercepat peralihan menuju sumber energi yang dapat diproduksi di dalam negeri.

B50 Didorong Kurangi Impor Diesel

Salah satu langkah yang telah dilakukan pemerintah adalah penerapan program biodiesel B50. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mengurangi kebutuhan impor bahan bakar diesel dari luar negeri.

“Kita bertekad ini kita kurangi. Dengan Solar sekarang B50 kita sudah mengurangi, bahkan harusnya kita tidak impor lagi diesel dari luar. Tapi masih tergantung beberapa energi dari luar,” kata Prabowo.

Selain biodiesel, pemerintah juga menyiapkan sejumlah strategi untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi impor.

Prabowo menyebut pemerintah akan mendorong pemanfaatan compressed natural gas (CNG) sebagai alternatif LPG serta meningkatkan kapasitas pembangkit listrik tenaga surya.

“Kita akan segera ganti LPG menjadi CNG, dan kita juga akan membangun listrik dari tenaga surya sebesar 100 Gigawatt,” ujarnya.

Pemerintah menargetkan pembangunan kapasitas listrik tenaga surya tersebut dapat dilakukan dalam empat tahun. Untuk 2026, target yang disebut Prabowo mencapai 30 gigawatt.

Kendaraan Listrik Jadi Bagian Strategi Energi

Peralihan kendaraan berbahan bakar minyak menuju kendaraan listrik juga menjadi bagian dari strategi pemerintah. Prabowo mengatakan penggunaan energi listrik tidak hanya akan diterapkan pada sepeda motor, tetapi juga mobil, bus, traktor, hingga berbagai peralatan lainnya.

Menurutnya, semakin banyak aktivitas transportasi dan peralatan yang menggunakan listrik sebagai sumber energi utama, semakin besar pula peluang Indonesia mengurangi ketergantungan terhadap BBM.

“Dengan motor dan mobil listrik, dengan bus listrik, dengan traktor listrik, dengan sebanyak mungkin alat-alat kita menggunakan listrik sebagai energi utama, kita akan lebih aman, kita akan lebih sejahtera,” tutur Prabowo.

Untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik, pemerintah juga menyiapkan skema pembiayaan yang lebih terjangkau bagi masyarakat.

Prabowo mengatakan pemerintah akan berupaya menurunkan bunga cicilan kendaraan listrik dan mendorong skema pembelian tanpa uang muka.

“Kita akan turunkan bunga. Bunga cicilan kita turunkan untuk rakyat! Kemudian kita usahakan tidak pakai DP!” tegasnya.

Klaim Penghematan hingga 70 Persen

Prabowo juga menyoroti potensi penghematan biaya operasional yang bisa diperoleh masyarakat dari penggunaan sepeda motor listrik.

Berdasarkan perhitungan yang disampaikannya, biaya penggunaan motor listrik disebut dapat menghemat sedikitnya 50 persen dibandingkan sepeda motor berbahan bakar bensin.

“Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin penghematannya minimal 50 persen pengeluaran kalian untuk sehari-hari bergerak, minimal 50 persen, bahkan bisa sampai 70 persen di ujungnya,” ungkapnya.

Pemerintah kini juga tengah membangun ekosistem kendaraan listrik nasional, mulai dari produksi kendaraan hingga infrastruktur pendukungnya.

Prabowo menargetkan industri kendaraan listrik dalam negeri mampu memproduksi mobil listrik dalam skala besar paling lambat pada 2028.

Pengembangan tersebut diharapkan tidak hanya mengurangi konsumsi energi impor, tetapi juga memperkuat industri nasional, membuka peluang investasi dan lapangan kerja, serta meningkatkan penggunaan sumber energi domestik.